Barang Milik Negara

Barang Milik Negara. Barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan tersebut selanjutnya didayagunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara yang meliputi fungsifungsi berikut a Fungsi pelayanan Fungsi ini direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan dimana barang milik negara/daerah dialihkan penggunaannya kepada instansi.

PDF fileBarang Milik Negara meliputi 1 barang yg dibeli/ diperoleh atas beban APBN 2 barang yg berasal dari perolehan lain yg sah Perolehan lainnya yg sah meliputi barang yang berasal dari 1 hibah/sumbangan atau yg sejenis 2 pelaksanaan perjanjian/ kontrak 3 berdasarkan ketentuan undangundang 4 berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN

PDF fileBarang Milik Negara ini merupakan bagian dari aset pemerintah yang dikelola sendiri oleh Pemerintah atau oleh pihak lain Barang milik Negara ini meliputi (a) Persediaan (b) Tanah (c) Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan (d) Aset Tetap lainnya (e) Konstruksi dalam Pengerjaan (f) Aset Tak berwujud Aset Kemitraaan dengan fihak ketiga serta aset lainlain.

Barang Milik Negara – Kemenkeu Learning Center

PDF fileBarang Milik Negara/Daerah (BMN/D) masih menunjukkan ketidakpastian yang sangat tinggi baik terkait dengan kepemilikan penilaian dan pengadaministrasian Perangkat aturan untuk mengatur pengelolaan BMN/D telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menuju akuntabilitas dibidang pengelolaan BMN/D namun ketidakmengertian berbagai pihak.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

Untuk Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana di atur dalam PMK nomor 33/PMK6/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi a Pemerintah Daerah b BUMN dst Jadi Pemda/SKPD dapat dikenakan sewa atas pemanfaatan BMN namun pada prakteknya biasanya hanya dilakukan.