Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. Nugraha Harry S “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia” Ius Quia Iustum Law Journal vol 22 no 3 Jul 2015 pp 420441 Author Harry Setya NugrahaPublish Year 2015.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum maka penyelesaian sengketa pilkada yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung beralih ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada Advokat Konstitusi

Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Harry Setya Nugraha Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl Cik Di Tiro No 1 Yogyakarta harrysetyanugraha@ymailcom Abstract Author Harry Setya NugrahaPublish Year 2015.

wewenang mk dalam mengambil keputusan sengketa pemilu (hukum

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ROSIDI AHMAD Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani SelongLombok Timur Email odik4@yahoocom ABSTRAK Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah).

Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian

Imam Karim Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Jurnal Lex Administratum Vol IV/No 2/Feb/2016 Inosesntius Samsul Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK melalui Info SingkatVI10IIP3DIApril20146pdf (dprgoid) diakses pada tanggal 19 Februari 2021.